Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer, oleh
karena itu kekuasaan lembaga –lembaga negara tersebut tidak terpisah, melainkan
terdapat hubungan
timbal balik yang sangat erat. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan
presidensial murni, yang didalamnya terdapat pemisahan kekuasaan secara tegas.
Berikut adalah Hubungan antara suprasturktur di Jepang :
Penjelasan :
a. Kabinet dapat
membubarkan Parlemen tetapi hanya dari Majelis Rendah
b. Parlemen
mengangkat atau menunjuk
salah satu Perdana Menteri dengan syarat harus orang
sipil dan harus dari anggota Parlemen /Diet
c. Mahkamah Agung
bertugas untuk mengawasi Kabinet
dalam melaksanakan Konstitusi 1947
d. Kabinet
menunjuk Ketua Mahkamah Agung dan Hakim Agung
e. Mahkamah
Agung mengawasi jalannya atau pelaksanaan tugas-tugas Parlemen (misalnya dalam
pembuatan Undang-Undang).
f. Diet bisa memanggil Mahkamah Agung mempertanggungjawabkan
perbuatannya, atau dapat menuduh Mahkamah Agung tidak melaksanakan tugasnya
dengan baik.
Dari uraian di atas
kita bisa lihat lebih jelas bahwa
terdapat hubungan timbal balik (saling mengawasi ) antara lembaga-lembaga
negara Jepang
- Peran Tenno dan Rakyat dalam Jepang Kontemporer
Peran Tenno
Didalam Konstitusi 1947 Kedudukan kaisar Jepang adalah sebagai simbol negara dan
pemersatu rakyat dalam menjalankan peran yang murni seremonial tanpa kedaulatan
yang sesungguhnya. Jadi walaupun Kasiar adalah kepala negara namun fungsinya
sebagai seremonial belaka. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai
kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan
diplomatik.
- Peran rakyat
Peran rakyat di era konstitusi tahun
1889 hanya memilih anggota shugiin sedangkan anggtota kizoku in di angkat dari
kekaisarn maupun bangsawan yang telah di angkat oelah kaisar sedangkan
konstitusi menetapkan rakyat untuk memilih majelis rendah jepang (shugi in)
maupun majelis tinggi jepang (shagi in) dari kedua majelis di pilih malalui
system pararel dan secara nasional bisa melakukan pengulangan terhadap hakim
mahkamah agung.
- Kepartaian jepang
Sejak
di berlakukan konstitusi pada tahun 1947 ada tiga partai besar yang memenangkan
pemilihan suara di pemilihan umum yaitu partai liberal(jiyuto)partai sosialis(shakaito)dan
partai demokratis(minshuto)
- System pemilihan umum pada tahun 1955
Ada
2 prinsip pokok pemilihan yaitu system single member dan system mult member
Di
tahun 1955 ada dua partai yang memiliki haluan
konsevatif yang sama sehingga kedua partai itu menjadi satu partai dominatif dan pada tahun 1933 partai demoktrat liberal jiyu mishuto,jimito atau
liberal democratif party /singkatan LDP
sejak periode ini di kenal sebagai system (gojigoine taisi)pada tahun
1955 di era perang dunia dua yang awalnya jepang merupakan partai multi partai
yang di kenal sebagai partai politik yang dominan saat itu.
dari sistem partai
politik tahun 1955. Pasca PD II sistem politik sangat bergantung dengan
keinginan politik ketika itu melarang semua anggota parlemen petahanan sebelum
PD II untuk kembali menduduki posisinya. Pemilu pertama pasca-Perang Dunia
Kedua diikuti hingga 267 partai politik.
Di dalam sistem pemilihan umum tahun 1955, kebijakan
elektoral yang digunakan ialah penggunaan metode single non-transferable vote
Sejak tahun 1955, LDP memiliki kemampuan sebagai partai
yang hegemonik dalam tatanan pemerintahan Jepang selama 38 tahun, akhirnya
dikalahkan melalui koalisi partai-partai lawan yang berhasil meraih kursi
mayoritas pada tahun 1993, Meskipun LDP merupakan partai yang berkuasa sangat
lama dan berpengaruh sangat kuat dalam setiap langkah politis, ekonomis,
diplomatis dan bahkan kulturalis Jepang, ini semakin terungkap. Masyarakat
Jepang yang sebelumnya bersifat konservatif dan mengedepankan status-quo, kini
berubah dan mendukung adanya reformasi dan berakhirnya dominasi LDP. pada tahun 1993 LDP untuk pertama kalinya tidak mampu
meraih kursi lebih dari empat puluh persen di kokkai. Dikalangan LDP sendiri
terjadi perpecahan terbukti di kala pasca-pemilihan umum tahun 1993,
menghasilkan tiga partai politik baru yang dibentuk oleh para anggota-anggota
LDP terdahulu yaitu partai-partai .Shinshinto,Shinseito dan Shinto Sakigake.
- Reformasi Pemilihan Umum Jepang
Pada tahun 1993
shugi-in kokkai meloloskan berbagai undang-undang untuk merealisasikan
sistem pemilihan
umum. Sistem yang baru ini memiliki tiga tujuan utama yaitu, mengurangi biaya
kampanye dan kemungkinan terjadinya korupsi, menggantikan sistem pemilihan yang
individu-sentris menjadi partai-sentris, dan juga untuk menciptakan alternatif
baru di dalam sistem parlementarian Jepang. Metode pemilihan umum dirubah
menjadi lebih terpusat kepada posisi partai politik.
Reformasi di dalam metode pencalonan di dalam pemilihan
umum memang terjadi, namun tidak sepenuhnya reformasi ini terjadi. Dengan
berbagai macam kompromi politik dengan banyak kekuatan-kekuatan partai politik,
akhirnya
sistem yang dipilih ialah memperkecil wilayah kandidat meskipun tetap bersifat
individual (Single-member District atau SMD) dan menambahkan satu jenis
pencalonan lagi yaitu perwakilan proporsional yang ditujukan
untuk terbentuknya kelompok oposisi yang baik. Sistem ini disebut mixed member sistem
yang meletakan kekuatan pencalonan untuk dipecah menjadi dua bentuk.
Sistem ini berhasil mengurangi dominasi
Liberal Democratic Party ( LDP) dan memperkuat posisi oposisi di Jepang.
Ada
pun Dampak reformasi sistem
pemilihan umum ini mempengaruhi tingkatan anggota parlemen yang terpilih
kembali. Meskipun dengan sistem 1955, tingkatan anggota parlemen yang terpilih
kembali sudah tinggi dengan tingkatan 82%, setelah reformasi dilaksanakan
tingkatan ini justru lebih meningkat. Dengan implikasi ini, pemerintahan
koalisi pun semakin sering terjadi pasca-reformasi sistem pemilu 1993 bila
dibandingkan sebelum 1993.
- Kesimpulan
Dari
penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa adanya hubungan timbal balik dari lembaga –lembaga negara jepang . dari
peran tenno pasca perang dunia dua hanya sebagai symbol dan peran rakyat lebih banyak memberikan input system apalagi adanya
perubahan system pemilihan shugi in dan shagi in dimana rakyat memilih secara
langsung. Dalam pemilihan umum. Dimana
perkembangan system politik dalam hal
kepartaia dalam pemilu yang awal sangat di pengaruhi oleh amerika sarikat namun
perkembangan liberal democratif party memberikan kekecewaan terhadap masyarakat
jepang sehingga memicu reformasi pemilihan umum di jepang.
0 komentar:
Post a Comment