Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Ronair Hainansi Rahman

Oleh   Ronair Hainansi Rahman - 1302045181

Pendahuluan

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan salah satu dewan yang berkewajiban menyuarakan suara rakyat di bagian daerah manapun. DPRD juga memiliki tanggung jawab atas masyarakt yang ada di daerah tertentu untuk mengembangkan daerah untuk kemajuan bangsa. Namun dari kewjaiban dan tanggung jawab tersebut apakah kita tau apa yang merek kerjakan selam ini, atau apa saja yang terjadi di dalam DPRD sebagai suara dari masyarakat di setiap daerah ? . dalam rangkuman ini akan di ulas semua apa saja yang ada dalam DPRD itu sendiri dalam seminar MENGENAL PARLEMEN LEBIH DEKAT oleh mahasiswa Hubungan Internasional dalam memenuhi mata kuliah Teori Perbandingan Politik.

MENGENAL PARLEMEN LEBIH DEKAT

Membahas anggota DPRD mungkin kalian harus tau dahulu jabatan, tugas dan kinerja DPRD. Oleh sebab itu mengenai tema pada hari ini para anggota DPRD akan menerangkan bagaimana tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para anggota DPRD sesuai dengan pangkatan dan jabatan anggota DPRD.

Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini , lebih baiknya kami akan memperkenalkan para anggota DPRD yang berada pada diskusi kali ini :

1. IR. MUHAMAD ADAM

2. RITA ARTATI BARITO.SH

3. HJ. SITI QOMARIAH.SE

4. H. MURSIDI MUSLIM

5. AHMAD RASYIDI.EM.S,S.PD.I

6. HERWANTO KEWOT S.P

7. FERZA AGUSTA S.SOS

Disini para anggota DPRD satu persatu memperkenalkan diri masing- masing sekaligus berbagi pengalaman mereka dengan mahasiswa , anggota DPRD juga menyampaikan bagaimana tugas dan jabatan mereka, mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) propinsi Kalimantan timur. Selain itu para anggota DPRD juga membicarakan adanya isu tentang OTSUS (otonomi khusus), dimana wilayah kaltim terutama gubernur kaltim Awang Faroek Ishak yang menginginkan adanya otsus di Kalimantan timur.

Dalam pertemuan ini anggota DPRD juga membahas tentang anggaran yang dimiliki kaltim , dimana kaltim menyumbangkan kekayaan nya kepada pemerintah pusat sekitar 400 trilyun dan yang kembali ke kaltim hanya 14-17 triliyun , tentu itu tidak cukup bagi kaltim , oleh sebab itu gubernur kaltim menginginkan adanya OTSUS di wilayah kaltim. Tatapi ada pula masyarakat kaltim yang tidak setuju dengan adanya OTSUS, masyarakat menuding bahwa jika pemerintah dearah hanya berfokus kepada masalah OTSUS tentunya pemerintah tidak akan maksimal dalam menjalan kan kinerjanya untuk rakyat , masyarakat menuntut kepada pemerintah kaltim untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang ada dulu dibanding harus sibuk mengurusi OTSUS yang belum pasti kaltim dapatkan.

Setelah itu para anggota DPRD membuka sesi pertanyaan bagi mahasiswa hubungan internasional untuk bertanya , berikut beberapa pertanyaan yang di berikan mahasiswa kepada anggota DPRD

1. Untuk Anggaran pendidikan hanya 20%, apakah cukup ?

Anggaran untuk pendidikan di kaltim jika hanya diberikan 20% itu masih belum cukup , karena jika dilihat dari segi fasilitas yang berada di sekolah-sekolah dan dikampus masih belum baik , tetapi ada pula bantuan yang di berikan oleh APBN untuk memenuhi kekurangnan fasilitas ataupun yang lainya yang di berikan kepada sekolah-sekolah dan kampus. Tetapi dalam hal ini pemerintah kaltim telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan di kaltim, seperti Bapak Gubernur kaltim yang memberikan beasiswa kepada 50.000 pelajar , itu membuktikan bahwa bapak Awang Faroek Ishak

Sebagai gubernur kaltim bersungguh-sungguh dalam hal pendidikan.

2. Dari 3,508 juta penduduk terdapat 35% masyarakat yang golput, mengapa begitu banyak masyarakat yang golput?

Mungkin masyarakat tersebut tidak aktif dalam adanya kampanye, ataupun tidak terlalu mementingkan siapa calon yang ikut dalam pemilu , dan kurangnya wawasan tentang calon pemilu, masyarakat juga kurang percaya lagi dengan calon-calon yang ada , yang memberikan janji-janji palsu, dan kurangnya fasilitas yang ada didaerah terkecil.

Sehingga membuat masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam pemilu , dan tidak mau ikut memilih calon pemilu.

3. Apa upaya pemerintah untuk meningkatkan anggaran kaltim?

Upaya pemerintah dalam meningkatkan anggaran kaltim yaitu dengan cara menginginkan adanya otsus di wilayah kaltim, dimana kaltim menuntut bahwa anggaran kaltim yang awalnya dikirim kepusat 400 triliun kembalinya hanya 14-17 triliun, menuntut untuk menaikan anggaran yang diberikan pusat kepada kaltim dinaikan , sehingga kaltim dapat melakukan pembangunan-pembangunan dalam sektor olah raga , industry dan pariwisata , yang nantinya mungkin akan meningkatkan anggaran kaltim.

Selain itu adanya kebijakan pemerintah kaltim yang memberikan beasiswa kepada pelajar kaltim yang diusung oleh Gubernur kaltim , pemerintah kaltim berharap pada pelajar yang diberikan beasiswa agar dapat menuntut ilmu dengan mengaharapkan lahirnya pelajar-pelajar yang pintar yang nantinya bisa merubah kaltim dan bisa membangun kaltim untuk lebih baik lagi. Dengan ini mungkin akan meningkatkan anggran kaltim agar lebih baik dan lebih maksimal lagi.