Studi Pembangunan Negara Berkembang - Sosialisasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 kepada Masyarakat Loa Kumbar RT 19 Kelurahan Loa Buah

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagaangan bebas antara Negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Pada Konferensi Tingkat Tinggi di Kuala Lumpur pada Desember 1997 Para Pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (ASEAN Vision 2020). Pada Konferensi Tingkat Tingggi Bali pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020, ASEAN Security Community dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dua pilar yang tidak terpisahkan dari Komunitas ASEAN. Semua pihak diharapkan untuk bekerja secara yang kuat dalam membangun Komunitas ASEAN pada tahun 2020. Selanjutnya, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan target yang jelas dan jadwal untuk pelaksanaan.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12 pada bulan Januari 2007, para Pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diusulkan di ASEAN Visi 2020 dan ASEAN Concord II, dan menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat  pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan VietNam melalui Initiative for ASEAN Integration dan inisiatif regional lainnya dalam bentuk kerjasamanya adalah :

1.      Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;

2.      Pengakuan kualifikasi profesional;

3.      Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;

4.      Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;

5.      Meningkatkan infrastruktur

6.      Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;

7.      Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;

Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):

1.      Pasar dan basis produksi tunggal,

2.      Kawasan ekonomi yang kompetitif,

3.      Wilayah pembangunan ekonomi yang merata

4.      Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Desa Loa Kumbar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN dan laporan proses sosialisasi MEA. Dengan demikian dapat diambil manfaatnya untuk mengetahui kesiapan Desa Loa Kumbar RT 19 Kelurahan Loa Buah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diakhir tahun 2015.

Desa sebagai wilayah kesatuan hukum yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya tidak lepas dari obyek persaingan pasar bebas, bukan saja terhadap kualitas produk/barang yang di hasilkan desa, tetapi sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam, budaya dan modal sosial lainnya tentunya akan di hadapkan pada persaingan ekonomi. Pengembangan modal sosial di desa merupakan salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di desa, sehingga secara tidak langsung daya saing pengelolaan modal sosial dan potensi sumber daya sangat menentukan kesejahteraan mayarakat desa.

Desa yang memiliki sumber daya yang luar biasa tidak akan menciptakan kesjahteraan di era persaingan bebas jika tidak mampu bersaing jika tidak di bangun upaya kreatif dalam mengembangkan modal sosial yang ada. Terbentuknya socio-economic creative rural society or rural community bila dikembangkan dengan meningkatkan daya saing akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah pedesaan lebih berkembang dan tetap bertahan eksis dalam persaingan pasar bebas.

Manajemen sumberdaya desa menjadi diskursus menarik untuk di kaji lebih lanjut, terlebih Desa dengan semangat UU No 6 tahun 2014 tentang desa dengan azaz revolusioner desa yaitu azaz Subsidiaritas dan Rekognisi . Azaz Rekognisi sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak asal usul desa, sedang azaz subsidiaritas, memberikan kewenangan penetapan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa, sehingga Desa memiliki hak untuk mengelola dan mengatur atas sumber daya untuk kepentingan ksejahteraan masyarakat desa, sehingga kedua azaz tersebut seyogyanya mendorong desa bisa meningkatkan tata kelola sumber daya untuk memiliki daya saing.

Desa ke depan di hadapkan pada tantangan bukan saja memasuki persaingan pasar bebas dan terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015, tetapi untuk menciptkan daya saing desa masih di hadapkan pada resistensi pemahaman terhadap UU Desa yang belum sepenuhnya di pahami desa dan supra desa yang di akibatkan proses pembelajaran desa yang keliru selama ini dalam proses pelaksanaan program-program yang cenderung mengimposisi peran desa (pemerintah desa dan masyarakat desa).

Menurut Sutoro Eko, Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber daya alam daerah. Tidaklah mengherankan bahwa di era otonomi daerah lengket dengan paradigma market driven development dan desa masih terpinggirkan. Selanjutnya Sutoro eko sebutkan Performa pelaksanaan proyek proyek tersebut justru mengimposisi peran pemegang otoritas desa dan partisipasi masyarakat. Di luar dugaan program-program tersebut menyebabkan modal sosial masyarakat tidak terbangun baik. Uang berubah menjadi motivator utama bergairahnya partisipasi (money driven development). Partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan program program tersebut bukan berarti mampu melahirkan program/kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,melainkan karena dimobolisasi oleh petunjuk teknis proyek.

Pengalaman desa-desa dalam tata kelola program-program sebelumya yang bersumber dari berbagai program-program leading sektor pemerintah dengan berbagai ragam kebijakan program, ragam muatan pesan donor, serta bias implementasi program, semakin menyudutkan desa pada ketidak berdayaan, karena desa tidak di posisikan dalam pengelolaan dan pengaturan, sebagai wujud entitas desa, hal tersebut di perparah dengan perilaku supra desa senantiasa mendudukan desa sebagai sumber perasan data dan ekploitasi sumber daya.

Pengalaman buruk sebagai bentuk resistensi yang menghambat pengembangan modal sosial desa serta sistem regulasi diotonomi daerah yang tidak pro-desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga bentuk keberdayaan desa bukan sekedar mobilisasi yang gairah partisipasi yang di dorong dengan ketergantungan bantuan keuangan, Dana Desa harus menjadi bagian modal sosial yang di kembangkan dengan kewenangan mengatur dan mengelola, sehingga pengakuan pemerintah desa dan kelembagaan desa bisa berfungsi dan memiliki kewibawaan di hadapan masyarakat desa.

Sebuah gambaran bagaimana Desa mampu membangun kesejahteraan rakyat, dapat kita pelajari dari best practice tata kelola desa Hua xi yang terletak di propinsi Jiang Shu China, melalui kepemimpinan kepala desa Wu Renbao akhirnya sekarang menjadi satu desa termaju di dunia, Desa berinisiatif melancarkan usaha sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing dan kebutuhan pasar. Jadi, setelah didesa-desa diperkenankan menggunakan tanahnya untuk berproduksi yang dikehendaki sesusai kebutuhan pasar. Desa Hua Xi setelah berhasil meningkatkan produksi pertanian dengan mekanisasi, mereka benar-benar mengembangkan usaha industry di-desanya, membangun pabrik baja dan pipa-baja. Usaha menjadi lebih besar setelah Wu Renbao menggabungkan beberapa desa disekitarnya, menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk industry. Sehingga hasil produksi baja setahunnya mencapai 2,2 juta ton, sedang pipa-pipa berbagai jenis untuk sepeda, sepeda-motor dan perabot rumah-tangga, hampir 300 ribu ton/tahun. Dari hasil produksi desa Hua Xi sudah ada yang eksport ke AS, Canada, Eropa, Australia dan bebrapa Negara Asia-tenggara.

Untuk pengembangan Usaha dan mensejahterakan kawasan antar desa, maka Desa Hua Xi memperluas wilayah dengan menggabungkan 16 desa disekitar menjadi satu pengurusan Desa Hua Xi untuk maju bersama. Dermikianlah sekarang ini desa Hua Xi menjadi besar dan lebih makmur lagi dengan bertambahnya tenaga kerja. Lengkap dengan produksi bahan pangan, buah-buahan, pohon, peternakan dan perikanan.

Inilah bentuk contoh nyata bahwa desa mampu berdaya saingan denga mengembangkan kekuatan potensi desa dan antar desa, dengan kekuatan visi seorang pemimpin dari sebuah wilayah yang berdaulat serta didukung komitmen masyarakat desa untuk maju bersama.

Tujuan Kegiatan ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Loa Kumbar tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan demikian dapat diambil manfaatnya untuk mengetahui kesiapan Desa Loa Kumbar RT 19 Kelurahan Loa Buah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diakhir tahun 2015.

Bentuk Kegiatan beruapa:

1.      Mensosialisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN kepada masyarakat Desa Loa Kumbar

2.     Memberi kesempatan kepada Mahasiswa Hubungan Internasional untuk terjun langsung berbagi pengalaman dan bertukar fikiran dengan masyarakat.

3.      Membantu masyarakat untuk paham dan mengerti mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada :

Hari                           : Minggu

Tanggal                     : 24 Mei 2015

Tempat                      : Balai Perpustakaan Desa Loa Kumbar RT 19 Kelurahan Loa Buah

Dalam pembahasan sosialisasi, sudah seharusnya kita bersiap menghadapi ketatnya persaingan di tahun 2015 mendatang. Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA  merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia.

Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil;  terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. 

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangkan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatkan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Dalam kunjungan ke Desa Loa Kumbar RT 19 di Kelurahan Loa Buah, kami mengetahui bahwa secara keseluruhan masyarakat Desa Loa Kumbar RT 19 tidak mengetahui sama sekali tentang MEA. Pemuda Desa Loa Kumbar mengatakan alasan bahwa di desa mereka tidak ada sekolah yang mengajarkan tentang MEA. Sehingga sosialisasi yang kami bawa telah memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Loa Kumbar agar mengantisipasi diselenggarakannya MEA diakhir tahun 2015 nantinya.

Rasa keingin-tahuan masyarakat Loa Kumbar juga terlihat dari pertanyaan yang mereka berikan saat sosialisasi MEA, tentang upaya apa untuk mempersiapkan diri dari adanya MEA. Salah satunya adalah dengan tidak menjadi pribadi yang konsumtif dan tergiur dengan produk-produk impor yang akan segera menggempur masing-masing negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Selain kunjungan yang fokus dengan sosialisasi MEA, kami juga memberikan hiburan kepada anak-anak Desa Loa Kumbar dengan memainkan mainan tradisional Lompat Tali Karet di Lapangan Balai Desa Loa Kumbar dan membaur dengan mereka.

Pemerintah telah berusaha menyebarkan pengetahuan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN. Baik melalui brosur maupun sosialisasi langsung dari pemerintah hingga penyebaran informasi melalui media massa televisi (periklanan). Namun disayangkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengenal tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tidak lama lagi dilancarkan.

Sosialisasi yang kami berikan kepada masyarakat Desa Loa Kumbar diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan mengubah pandangan masyarakat bahwa perlunya untuk menggali potensi diri yang siap bersaing secara regional ASEAN dan tetap menjaga jati diri Indonesia dengan tidak menjadi konsumtif dengan barang-barang impor dan menjadi pribadi yang produktif. 

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Angga Prasetyo W

Oleh   Angga Prasetyo W - 1302045227

“Mengenal Parlemen Lebih Dekat”

Kunjungan yang dilakukan mahasiswa HI universitas mulawarman angkatan 2013 dalam rangka dialog dengan anggota DPRD kaltim dengan tema “mengenal parlemen lebih dekat” kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperluas wawasan mahasiswa dan melatih sikap kritis mahasiswa terhadap kehidupan politik,serta menjadikan mahasiswa mampu mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD.

Dalam kunjungan tersebut ada beberapa anggota DPRD kaltim yang menjadi pembicara, yaitu:

1. IR.Muhamad Adam.

2. Rita artatati Barito. SH

3. Hj. Siti Qomariah.SE

4. H. Mursidi Muslim.

5. Ahmad Rasyidi. Em.S,S.Pd.I

6. Herwanto Kewot S.P

7. Ferza Agusta. S.Sos.

Dalam pertemuan itu satu persatu para anggota DPRD kaltim berbagi pengalaman dengan para mahasiswa. Khususnya dalam rangka memperkenalkan bagaimana kinerja para anggota dewan dan apa saja tugas yang dilakukan para anggota dewan tersebut.

Anggota dewan yang pada saat itu hadir dalam dialog tersebut mengatakan bahwa mahasiswa merupakan orang-orang hebat yang terpelajar, yang nantinya akan menjadi generasi penerus yang membawa bangsa pada kemajuan.

 kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu stategis hendaknya harus lebih peka, daya kritis mahasiswa menunjukkan bahwa mereka adalah kaum intelektual yang akan dipersiapkan untuk membangun negeri ini.

"Mahasiswa merupakan orang-orang yang terpelajar, dan harus diakui bahwa mahasiswa adalah lokomotif menuju perubahan bangsa, namun di balik semua itu mahasiswa hendaknya juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan juga berprestasi secara akademik"

Selanjutnya juga ditambahkan bahwa mahasiswa juga sekarang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan diharapkan mahasiswa mampu menjadi generasi yang lebih baik, namun dengan syarat bahwa mahasiswa harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

"Kapasitas mahasiswa dalam mengkritisi isu nasional maupun lokal sangat sensitive. Ditambah lagi mahasiswa memiliki pemikiran yang mumpuni di bidang keilmuan, namun harus saya tegaskan kembali bahwa rasa nasionalis mahasiswa harus ditanamkan,"

Anggota dewan juga mengatakan kepada para mahasiswa untuk memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga bisa menjadi generasi yang mampu menghasilkan karya, bukan hanya sebagai generasi yang bisa menggunakan apa-apa yang dihasilkan oleh orang lain. Hal ini dikatakan oleh para anggota DPRD, karena belakangan ini, generasi kita menjadi begitu konsumtif terhadap barang-barang ekspor dari Negara lain. Demi menyikapi hal inilah para anggota dewan berusaha untuk mengingatkan mahasiswa untuk mampu berkarya.

Anggota dewan juga mengatakan bahwa melakukan pertemuan seperti ini dengan para mahasiswa akan lebih baik dan bernilai positif, dibandingkan dengan melakukan demo dan orasi yang pada umumnya selalu mengganggu aktivitas dan rutinitas masyarakat. Seringkali aksi demo dan orasi mahasiswa malah menjengkelkan masyarakat, karena biasanya, aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa itu, seringkali menyebabkan kemacetan dijalan.

Para anggota dewan berharap dengan pertemuan seperti ini akan mampu mengubah “mindset”mahasiswa terhadap para anggota DPRD yang seringkali menilai para anggota DPRD dengan penilaian negative, mereka mengharapkan respon-respon postif dari mahasiswa. Sehingga hubungan antara mahasiswa dan para anggota dewan lebih akrab.

Dalam pertemuan itu para anggota dewan juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi, dan memberikan kebebasan bertanya kepada para mahasiswa.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa kepada para anggota DPRD kaltim.

1. Bagaimana peran mahasiswa dalam system politik kaltim?

Peran mahasiswa dalam system politik kaltim, cukup berpengaruh, mahasiswa mengkritisi dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kal-tim. Apabila kebijakan yang dikeluarkan dirasa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka kebijakan tersebut akan dikritisi oleh para mahasiswa, dengan masuknya aspirasi dan kritikan dari mahasiswa tersebut, para anggota dewan akan melakukan rapat mengenai, kebijakan yang dikritisi tersebut.

2. Bagaimana konsep otonomi khusus yang diminta oleh Kalimantan timur?

Banyak nya masyarakat kaltim yang tidak meggunakan hak memilihnya atau golput dikarenakan beberapa faktor seperti kurang nya sosialisai oleh KPU mengenai pemilu dan juga rendah nya pengetahuan masyarakat terlebih mengenai poliik  yang membuat mereka terkadang bersikap apatis dan juga sering pemberitaan negatif mengenai di anggota dprd di media massa yang membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap para anggota dprd  hal seperti ini yang membuat minat masyarakat untuk memilih semakin berkurang, sebenarnya pilihan mereka saat itu juga akan berdampak terhadap kehidupan walapun tidak secara langsung.

3. Bagaimana dengan masalah tingginya angka gol-put dikaltim, apa penyebabnya?         Apakah karena disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap perwakilan mereka. ?

Tingginya jumlah angka masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum kal-tim disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menerangkan bagaimana pentingnya pemilu. tingkat partisipasi masyarakat juga  dipengaruhi oleh faktor kapabilitas, kuantitas, dan isi tas, untuk poin terakhir maksudnya adalah bagaimana kondisi masyarakat kita yang memilih karena uang, ada caleg yang “membeli” suara rakyat dengan materi yang dimilikinya, inilah mengapa dikatakan “isi tas” turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu.

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Ade Nurul Rezky

Oleh   Ade Nurul Rezky - 1302045237

Mengenal Lebih Dekat Anggota Parlemen

Dalam pemilu periode 2014-2019 terpilihlah anggota legislatif sebanyak 55 orang dan ini telah diatur dalam UU jika daerah yang berjumlah diatas 3 juta orang maka anggota DPRD sebanyak 55 orang. Kemudian terbagi dari 5 daerah pemilihan. 4 orang pimpinan yaitu 1 ketua dan 3 wakil ketua dan 51 anggota legislatif . Pemilihan ini diurutkan berdasarkan oleh pemilih yang jumlahnya terbanyak pertama yang menjadi ketua , terbanyak kedua ketiga dan keempat menjadi wakilnya.

Daerah pemilihan 1 : Samarinda 13 orang , daerah pemilihan 2 : Balikpapan 8 orang , daerah pemilihan 3 : PPU Paser 7 orang , daerah pemilihan 4 : Kukar Kubar Mahulu 14 orang , daerah pemilihan 5 : Bontang Kutim Berau 12 orang

Kemudian dalam DPRD juga di atur peraturan tata tertib DPRD mulai dari cara berpakaian, cara berbicara , menyampaikan pendapat dll. Kode etik DPRD juga dibuat dalam BK(Badan Kehormatan, ini dikarenakan dalam perjalanan 5 tahun , bias saja terjadi hal-hal yang melanggar peraturan , lalu cara berbapaian juga disesuaikan dengan jenis rapat.

Hermanto dari dapil 4 fraksi PDIP mengatakan “ peekerjaan sebagai anggota legislatif ini tidak dibatasi jam kerja, hanya saja diminta kehadirannya ketika ada rapat paripurna. Jika di hari libur anggota legislatif dapat kembali ke daerah pemilihannya akan tetapi handphone harus selalu stand by ini dikarenakan apabila dibutuhkan ketika ada pekerjaan mendadak dan mengharuskannya untuk kembali ke Samarinda. Sebagai contoh apabila pemilihnya mengalami banjir yang tidak berkesudahan maka anggota legislatif  ini mencari upaya untuk mengurangi masalah banjir di Samarinda seperti tidak member ijin tambang”. Lalu Qomariah juga menambahkan ia konsisten tidak setuju dengan adanya ijin tambang di Samarinda dan juga menjadikan Karang Mumus sebagai salah satu tujuan wisata di Samarinda.

Dilanjutkan Mursidi dari fraksi Golkar dapil 4 yang berpesan agar menjadi seorang mahasiswa harus meningkatkan terus nilai IPK menjadi seorang yang relijius, pandai berbicara dan jangan cengeng. Karena ia melihat perubahan yang sangat besar pada mahasiwa jaman penjajahan sebagai seorang aktivis, intelektualis di banding dengan mahasiswa masa kini.

Kemudian Rina Barito mengatakan “Jangan jauh dari iman, jaga etika terutama kepada orang tua yang jaman sekarang akibat adanya computer, gadget, perilaku anak masa kini yang moralnya sudah kurang. Lalu budaya , rasa memiliki harus tetap dilestarikan”.

Anggota dewan yang hadir pada saat pertemuan mengaku bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam terhadap kinerja parlemen. Mursidi Muslim yang pada saat itu hadir dalam dialog tersebut mengatakan bahwa mahasiswa merupakan orang-orang hebat yang terpelajar, yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk kemajuan bangsa, kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu stategis hendaknya harus lebih peka, daya kritis mahasiswa menunjukkan bahwa mereka adalah kaum intelektual yang akan dipersiapkan untuk membangun negeri ini.

"Mahasiswa merupakan orang-orang yang terpelajar, dan harus diakui bahwa mahasiswa adalah lokomotif menuju perubahan bangsa, namun di balik semua itu mahasiswa hendaknya juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan juga berprestasi secara akademik," katanya.

Selanjutnya Hermanto Kewot juga menambahkan bahwa mahasiswa sekarang telah memiliki kapasitas yang mumpuni secara keilmuan, kesempatan untuk menjadi lebih baik sebagai seorang generasi penerus masih terbuka lebar namun harus dipahami juga bahwa mahasiswa mesti memiliki mental yang berlandaskan nasionalis.

"Kapasitas mahasiswa dalam mengkritisi isu nasional maupun lokal sangat sensitive. Ditambah lagi mahasiswa memiliki pemikiran yang mumpuni di bidang keilmuan, namun harus saya tegaskan kembali bahwa rasa nasionalis mahasiswa harus ditanamkan," ucapnya.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Gedung D DPRD lantai 6 , anggota dewan berpesan kepada mahasiswa agar memiliki rasa etika yang tinggi, rasa memiliki juga harus ditumbuhkan sejak awal, jadilah generasi yang bisa berbuat sesuatu bukan hanya menjadi peniru.

Terakhir anggota dewan lainnya Adam memberikan aspresiasi yang sangat tinggi atas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kegiatan dialog dengan dewan merupakan hal yang positif, pertemuan itu juga mesti digunakan sebagai sosialisasi secara kelembagaan terhadap hal-hal yang belum ketahui terhadap anggota DPRD.

"Kita sebagai anggota dewan harus memberikan pemahaman kepada para mahasiswa apa saja tugas dan fungsi dewan. Pertemuan ini juga merupakan momen yang tepat bagi dewan untuk menjelaskan bahwa persepsi negatif mahasiswa terhadap anggota dewan bisa berbalik. Banyak hal yang disampaikan termasuk tugas utama di luar dari tugas pokok dewan," katanya.

Sesi Tanya jawab 1

Ø  Adakah peran mahasiswa dibidang politik ? Apa harapan DPRD kepada mahasiswa ?

Ø  Ketika suatu kebijakan dikeluarkan , apakah perlu adanya sosialisasi politik ke masyarakat ?

Ø  Apa upaya untuk meningkatkan APBN ?

Ø  Seberapa jauh peran kelompok penekan terhadap anggota DPRD ?

Ø  Perbandingan DPRD pusat dengan provinsi ?

Ø  Dari anggaran pendidikan 20% berapa yang telah sampai ke Kaltim?Berapa yang di bantu ke Unmul ?

Jawab

- Fungsi DPR : 1. Bersama dengan Pemerintah Daerah(Gubernur) membuat Peraturan Daerah

   2. Mengalokasikan anggaran

   3. Mengontrol

-  Dengan cara untuk terus menekankan kemampuan daerah, DPR telah memasukkan revisi UU untuk melakukan revisi UU dan melakuka Yudisial review ke MA , lalu jika ada celah Insyaallah bisa. Dalam pasal 18A & B adanya prinsip ekonomi yang seluas-luasnya dan dialokasikan ke pusat untuk pendidikan , agama dan agama.

- Beda DPRI dan DPRD , DPRI sebagai pejabat Negara dan mengawasi APBN , DPRD sebagai pejabat Daerah dan mengawasi APBD

- Pada periode lalu unmul pernah dibantu sekita 700 M dan di dalam UU pun secara tegas tidak memberi anggaran kepada universitas kecuali SD dan SMP kalaupun ada itu dari APBD. Anggaran pendidikan 20% termasuk pada bangunan , SDM , dan alat pendidikan lainnya

- Mahasiswa juga bagian dari kelompok penekan agar bisa memperjuangkan & anggota legislatif dapat bekerja maksimal , kelompok penekan ini sangat penting untuk anggota DPR agar selalu diingatkan bahwa masih ada persoalan yang masih tertunda

Sesi Tanya Jawab 2

Ø  Apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap ikon Samarinda di Bhayangkara yang saat ini masih terbengkalai dan beasiswa Rusia, apakah perkeretaapian akan dibangun di Samarinda ?

Ø  Bagaimana DPR mengawasi kapitalisme ekonomi usaha dagang per group?

Ø  Bagaimana cara DPR mengawasi APBD ?

Ø  Banyaknya masyarakat yang golput apakah dikarenakan kurangnya kepercayaan terhadap anggota DPR ? mengapa otonomi khusus masih gantung ?

Jawab

-          Bisa dikatakan bahwa masalah taman merupakan periode Jaang yang buruk, namun setiap disinggung mengenai masalah ini Jaang memilih untuk bungkam . Lalu mengenai beasiswa Rusia memang benar akan dibangun kereta api , mengapa tidak untuk menggunakan mahasiswa dalam negeri untuk membangun Kaltim .

-          Setiap diadakan pemilu angka golput pasti tinggi, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari KPU karena masyarakat masih banyak yang tidak mengerti cara memilih

-          Tidak satupun yang setuju mengenai otonomi khusus , karena dibutuhkan waktu 5-10 tahun dan jauh lebih penting untuk menyelesaikan masalah dalam daerah seperti jalanan rusak di pedalaman . Dan juga agar daerah yang APBDnya kecil dapat pula menikmati APBD

-          Itu merupakan domain pemerintah untuk memberikan pembatasan perijinan dan mengharuskan adanya Peraturan Pemerintah daerah , jika tidak dibatasi cepat atau lambat pedagang tradional akan hilang

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Selmanus Nober S

Oleh   Selmanus Nober S - 1302045214

• Merangkum apa yang didapatkan dari hasil Seminar yang dilaksanakan pada hari Senin, 18 Mey 2015 di kantor DPRD kota Samarinda dalam jenjang memperingati hari Kebangkitan Nasional. (Minimal 3 Lembar, diketik).

Diantaranya yaitu :

Dalam pembahasan Program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) 2015, yang nilainya kira-kira lebih dari Rp.100 miliar untuk sekian calon penerima, kemudian sistem penyalurannya dibagi menjadi tiga kuota, yakni kuota kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan kuota pola kerja sama.

Pola kerja sama lain yang harus tetap mendapat program BKC adalah sejumlah guru yang telah masuk kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Terbuka, dan kerja sama dengan universitas yang berada di luar Kaltim.

Yahh kalau bisa sistem penyalurannya lancar lahh supaya kami dari keluarga besar Prodi HI 2013 masuk sebagai calon penerima BKC 2015. 

 

Dalam pembahasan Otonomi Khusus, wacana otonomi khusus (Otsus) dan tuntutan pengelolaan saham Blok  Mahakam yang kini mengemuka di Kaltim, dengan dalih daerah kaya sumber daya alam (SDM) itu selalu dianaktirikan oleh Pusat. Menurut saya pribadi “ yaa..Kalau hanya kembali menjadi wacana ya, jangan-jangan isu bahwa Otsus itu hanyalah bagian dari adanya skenario besar para elit, bisa jadi terbukti. Tapi mudah-mudahan lah tidak, tapi murni perjuangan untuk rakyat,”kembalikan blok Mahakam kalau bisa kita yang sekarang bergerak.

Kemudian pada saat seminar berlangsung, gendang telinga saya sempat menangkap dan juga sempat mendengar bahwa, saat ini DPRD Kaltim juga menyusun kajian-kajian akademis dari staf ahli dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang telah diterima. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tim Otonomi Khusus Unmul Akan ke Yogyakarta. Wauw mantaapp..semoga aja ada perwakilan yang dari Prodi HI 2013 kelas sore..hehehehe !!

Dalam pembahasan Anggaran Pendidikan, Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Kota Samarinda setiap tahunnya ternyata tak menyentuh sekolah di kawasan pinggiran. Khusus bidang pendidikan dialokasikan dana sebesar Rp295,67 miliar untuk pencapaian sasaran yang ditetapkan dan diarahkan untuk perluasan serta akses peningkatan indeks pendidikan meliputi berbagai program prioritas.

Diantaranya, pendidikan anak usai dini dan wajib belajar 12 tahun, pengembangan pendidikan non formal, peningkatan kualitas/mutu pendidik dan tenaga kependidikkan. Manajemen pelayanan pendidikan serta peningkatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia melalui bantuan baiaya pendidikan atau beasiswa.

adapun tugas dari badan anggaran, yakni :

a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam hal mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapknnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan flafon anggaran sementara

c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

“Itu saja yang bisa saya bagikan terkait seminar tersebut dan saya hanya seorang Mahasiswa yang sekedar menjalankan tugas dalam merangkum kembali apa yang saya dapatkan walaupun saya tidak sempat hadir dalam seminar tersebut karena tidak ada informasi tempo hari itu, namun dari rangkuman diatas ada juga yang saya tangkap dari teman yang kemudian saya kupas ulang informasinya.”

Terimakasih kepada Ibu’ Dosen Unis Sagena selaku Dosen Mata Kuliah TPP sekaligus sahabat yang menemani dan turut ikut serta dalam acara seminar tersebut.

Yahh.. meskipun Ibu’ jarang masuk, namun kehadiran Ibu’ di kelas sore sangatlah diharapkan, akan tetapi hal sedemikian telah menjadi pe-maafan karena kita semua sudah masuk dalam kategori “sahabat”.. heheheee.. salam dari saya dan kawan yang lain dari HI sore.

“Mohon maaf jika ada kata yang menyinggung ataupun salah dalam pengucapan. Terimakasih”

(^_^) ..God Bless.. (^_^)

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Ketut Ardiani

Oleh   Ketut Ardiani - 1302045225

Laporan Hasil Dialog  Mahasiswa Hubungan Internasional 2013  Bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Tema :

DIALOG BERSAMA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

" MENGENAL PARLEMEN LEBIH DEKAT "

Mahasiswa Hubungan Internasional 13' Unmul Samarinda

Samarinda, 18 Mei 2015

Dalam pengenalan parlement DPRD Kalimantan Timur, yang dihadiri oleh seluruh Mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2013 & Anggota DPRD sebagai Narasumber dalam Pertemuan ini. Ada beberapa Narasumber dalam Pertemuan ini, antara lain :

Ibu. Rita Artaty Barito, SH

Ibu. HJ. Qomariah, SE

Bpk. Mursidi Muslim

Bpk. Hermanto Kewot S.P

Bpk. Ahmad Rosyidi Em.S, S.P.D.I

Bpk. Ferza Agustia, S.Sos

Berdasarkan Undang –Undang  Nomor 3 tahun 2014 menggariskan bahwa jumlah kursi DPRD Minimal 45 dan Maksimal 100 kursi. Jumlah kursi tersebut ditentukan oleh besaran penduduk. Provinsi dengan jumlah penduduk hingga 3.000.001 - 7.000.000 mendapat 55 kursi, Berdasarkan hasil survei jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah diatas 3.500.000 maka jumlah anggota DPRD ialah 55 Orang,  4 orang adalah unsur pimpimpian  yang meliputu: 1 sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dimana  beliau yang memiliki suara terbanyak, 3 sebagai wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur yang dimana mereka juga memiliki hak suara banyak, serta 51 menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan masa periode yaitu tahun 2014 – 2019,  berasal dari 5 daerah pililihan di Kalimantan Timur :

§ Dapil 1 yaitu berasal dari daerah Kota Samarinda yang berjumlah 11 dan bertambah 2 setelah kaltara yaitu menjadi 13 anggota DPRD.

§ Dapil 2 yaitu berasal dari daerah Balikapapan, yang berjumlah 7 dan bertambah 1 setelah kaltara yaitu menjadi 8 anggota DPRD.

§ Dapil 3 yaitu berasal dari daerah PPU & Paser yang berjumlah 6 dan bertambah 1 setelah kaltara menjadi 7 anggota DPRD.

§ Dapil 4 yaitu berasal dari daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat & Mahakam Ulu yang sebelumnya ialah hanya 12 anggota, ada 8 anggota dari Kalimantan Timur yang harus pindah ke Kalimantan Utara  karena ada  peraturan  perundangan Daerah, maka anggota bertambah 2 orang menjadi 14 anggota DPRD.

§ Dapil 5 yaitu berasal dari daerah Bontang, Kutai Timur, Berau yang berjumlah 11 dan bertambah 1 setelah kaltara menjadi 12 anggota DPRD.

Kalimantan Timur dengan keluarnya undang – undang otonomi daerah Kalimantan Utara sebagai induk, maka Kalimantan Timur sekarang hanya memiliki 10 kota kabupaten, sebelumnya Kalimantan Timur memiliki 6 Dapil yang berasal dari daerah Bulungan, Tarakan, Nunukan & Malinanu, namun karena mereka menjadi daerah otonomi baru provinsi tersendiri yang memeliki anggota DPRD yang  berjumlah 35 anggota.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 10 Partai, 9 Fraksi & 4 Komisi yang masing – masing membidangi :

§ Komisi I, yaitu meliputi Bidang Pemerintahan, Hukum & Hak Asasi Manusia ( Pemerintah umum, Ketertiban & Keamanan, kependudukan, Sosial Politik, Organisasi, Kemasyrakatan & Perizinan, Wilayah & Perbatasan )

§ Komisi II, yaitu meliputi Bidang Keuangan & Perekonomian (Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retrubusi, Perbankan, Penanaman Modal, Dunia Usaha, dll )

§ Komisi III, yaitu meliputi Bidang Pembangunan ( Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan & Energi, Perumahan Rakyat & Lingkungan Hidup, Penelitian  & Pengembangan Daerah )

§ Komisi IV, yaitu meliputi Bidang Kesejahteraan Rakyat ( Ketenagakerjaan, Pendidikan, Kepemudaan & Olah Raga, Agama, Kebudayaan, dll )

DPR mempunyai tata tertib & Kode Etik  yang ada dalam peraturan DPRD Provinsi Kalimantan timur, antara lain :

1. Cara Berpakaian

2. Jenis Pakaian

3. Cara Menyampaikan Pendapat

4. Apresiasi

 5. Ketika anggota DPR melakukan kesalahan selama jabatan, maka anggota tersebut bisa mendandapatkan sanksi.

Beberapa Pesan & Kesan, Serta Harapan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk Mahasiswa Hubungan Internasional :

ü Bpk. Mursidi Muslim mengatakan bahwa mahasiswa merupakan orang-orang hebat yang terpelajar, yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk kemajuan bangsa, kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu stategis hendaknya harus lebih peka, daya kritis mahasiswa menunjukkan bahwa mereka adalah kaum intelektual yang akan dipersiapkan untuk membangun negeri ini. "Mahasiswa merupakan orang-orang yang terpelajar, dan harus diakui bahwa mahasiswa adalah lokomotif menuju perubahan bangsa, namun di balik semua itu mahasiswa hendaknya juga harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan juga berprestasi secara akademik".

ü Bpk. Hermanto Kewot juga menambahkan bahwa mahasiswa sekarang telah memiliki kapasitas yang mumpuni secara keilmuan, kesempatan untuk menjadi lebih baik sebagai seorang generasi penerus masih terbuka lebar namun harus dipahami juga bahwa mahasiswa mesti memiliki mental yang berlandaskan nasionalis. "Kapasitas mahasiswa dalam mengkritisi isu nasional maupun lokal sangat sensitive. Ditambah lagi mahasiswa memiliki pemikiran yang mumpuni di bidang keilmuan, namun harus saya tegaskan kembali bahwa rasa nasionalis mahasiswa harus ditanamkan".

ü Ibu. Rita Artaty Barito berpesan kepada mahasiswa agar memiliki rasa etika yang tinggi, rasa memiliki juga harus ditumbuhkan sejak awal, jadilah generasi yang bisa berbuat sesuatu bukan hanya menjadi peniru.

ü Bpk. Adam memberikan aspresiasi yang sangat tinggi atas kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa kepada dewan anggota DPRD. Kegiatan dialog dengan dewan merupakan hal yang positif, sebagai sosialisasi secara kelembagaan terhadap hal-hal yang belum ketahui terhadap anggota DPRD.

ü Bpk. Ferza Agustia memberika dukungan kepada Mahasiswa untuk selalu optimis dalam mewujudkan tekad, apapun prosesnya kita harus tetap menjalani dengan bijak, beliau pun menyampaikan menjadi akademisi tidak diukur dari prestasi, nilai IPK tinggi namun dari cara berkomunikasi, link, dan organisasi yang aktif.

Pertanyaan Mahasiswa Hubungan Internasional 2013 untuk Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

® Bagaimana Peran Mahasiswa dalam politik, serta apa harapan anggota DPRD untuk Mahasiswa?

Tanggapan : Peran mahasiswa bagi bangsa dan negeri ini bukan hanya duduk di depan meja dan dengarkan dosen berbicara, akan tetapi mahasiswa juga mempunyai berbagai perannya dalam melaksanakan perubahan untuk bangsa Indonesia, peran tersebut adalah sebagai generasi penerus yang melanjutkan dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan pada suatu kaum, harapan DPRD kepada seluruh Mahasiswa yaitu sebagai generasi pengganti yang menggantikan kaum yang sudah rusak moral dan perilakunya, dan juga sebagai generasi pembaharu yang memperbaiki dan memperbaharui kerusakan dan penyimpangan negatif yang ada pada suatu kaum.Generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara dan sebagai sumber insani bagi pembangunan nasional. Generasi muda sebagai penopang perubahan sosial yang akan terjadi dalam suatu masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dialah sebagai batu tonggak perubahan itu, maka dia harus menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.

® Ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, apakah  sudah ada sosialisasi dalam masyarakat?

Tanggapan : Ketika suatu kebijakan dikeluarkan, DPRD  akan melakukan sosialisasi yaitu 3 bulan sekali turun untuk apresiasi secara langsung bersama dengan anggota permerintah daerah.

Apakah kelompok penekan mampu mempengaruhi kebijakan DPRD?

Tanggapan : Kelompok penekan seperti LSM, Mahasiswa yang melakukan demonstrasi, adalah suatu bentuk apresiasi yang akan mwmbuat DPRD menjadi lebih baik & dapat mengontrol suatu masalah yang dengan baik, tidak ada kelompok penekan yang bisa mempengaruhi kebijakan, anggota DPRD bukan eksekutif

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Erick Donald Yacob

Oleh   Erick Donald Yacob - 1302045208

KUNJUNGAN MAHASISWA HI 2013 KE DPRD PROV. KALTIM

Tugas dan fungsi komisi di Dprd prov kaltim yaitu antara lain komisi yang menangani tentang pendidikan dan membahas tentang pengurusan pendidikan di Kalimantan timur itu sendiri.

MENGENAI BEASISWA KALTIM CEMERLANG

 dan saat itu timbulah sebuah pertanyaan mengenai beasiswa kaltim cemerlang dan alokasinya itu sendiri, jadi anggaran dana penddikan 20% kucuran dana yang di lakukan oleh pemerintah demi mendanani kuliah bagi mahasiswa-maahasiswa berprestasi dan untuk itulah dana tersebut akan di alokasikan tapi apakah dana tersebut sudah mencukupi untuk 50 ribu penerima? Dengan deficit anggaran yang terus meningkat dan tentu saja berimbas terhadap berkurangnya nominal beasiswa kaltim cemerlang yang diterima oleh para mahasiswa dan juga mengenai, bantuan dana APBD kaltim untuk universitas mulawarman yang selama ini tidak di perbolehkan karena sesuatu hal yang jelas hal ini menyebabkan banyak sarana dan prasarana pendidikan pada perguruan tinggi tersebar di Kalimantan timur yang sejak tahun 2009 beralih status badan layanan hukum dan badan hukum pendidikan tersebut terhambat oleh karena itu pihak perguruan tinggi menurutnya juga membenarkan tidak teralokasikan dana bantuan kepada universitas ini daan menyebabkan beberapa bangunan kampus yang harusnya sudah selesai menjadi tak terselesaikan dan terbengkalai, dan juga menurut anggota Dprd tersebut bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan timur dengan melihat kondisi di perguruan tinggi tapi memang ada salah satu pemendagri ada aturan alokasi bantuan atau dana hibah. Jika dikaitkan dengan berubahnya status universitas mulawarman dari badan laayanan unmul menjadi badan hukum pendidikan, akan tetapi status tersebut bukan lantas menjadi penghalang untuk unmul dalam mendapatkan bantuan dana hibah tersebut,  dan para anggota Dprd dengan tegas tidak setuju kalau bantuan pemprov kaltim ke unmuldi hentikan, dan jika bantuan pemprov ini tetap di hentikan maka akan menyebabkan pembangunan gedung-gedung kampus di universitas mulawarna mangkrak dan terbengkalai, dan keadaan ini diharapka tidak berlarut-larut, sehingga pemprov kaltim dituntut kebijaksanaan melihat situasi di universitas mulawarman saat ini oleh karena itu diharapkan pemprov kaltim dapat bersikap bijaksana melihat situasi yang telah terjadi.

PEMBAHASAN MENGENAI OTONOMI KHUSUS

 Mengenai seputar otonomi khusus Kalimantan timur semakin gencar disuarakansejumlah kalangan termasuk DPRD nah perhatian kita harusnya terlebih dulu harus ditujukan aaturan dan konstitusi kita, dimana konsep tentang desentralisasi asimetris sebgai dasar teori membentuk otonomi khusus sebenarnya sudah di akomodaasi dalam uud yang intinyaa pemerintah harus mengaakui adanya pemda yg bersifat khusus/istimewa dalam uud oleh karena itu setiap daerah yang memiliki kekhususan mendaapat pengakuan dai pemerintah dan juga kesatuan masyarakat itu sendiri, dan beberapa daerah yang mendaapat otsus aatau otonomi khusus, antara lain Jakarta, Jogjakarta, papua, dan aceh, tapi otonomi khusus untuk Kalimantan timur sudah sering di ajukan oleh para anggota dewan di pusat namun selalu di tolak oleh pusat dan juga perjuangan kaltim untuk menuntut keadilan pusat dalam mendapatkan alikasi pembiyaan pembangunan sudah berulang kali di ajukan tapi haasilnya tidak menunjukan hasil yang maksimal dan ketika diketahui bahwa paada tahun 2015 ini, provinsi kaltim dan kab kutai kertanegara tidaak di dukung oleh DAU oleh pemerintah pusat. Setidaknya ada enam tuntutan yang melatarbelakangi timbulnya usulan otonomi khusus ini antara lain :

1.  Sumber daya alam kaltim yang berlimpah, tapi tidak sebanding dengan perimbangan yang di dapatkan.

2. Posisi kaltim sebagai pusat yang merupakan jantung Kalimantan.

3. Persoalan perbatasan negara.

4. Sejarahnya

5. Kerusakan alam dan lingkungan akibat pertambaangan.

6. Luas wilayah dan infrastruktur yang tertinggal.

Dan alasan-alasan inilah yang selalu dikemukakan oleh anggota dewan dalam mengajukan otonomi khusus bagi Kalimantan timur.

TERKAIT DENGAN KERJASAMA INDONERESIA DAN RUSIA DALAM RENCANA PEMBANGUNAN REL KERETA API DI KALIMANTAN

Rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan dengan negara rusia, proyek yang di harapkan mulai berjalan tahun depan ini merupakan rencana pemerintah, rel kereta api yang rencananya akan dibaangun sepanjang 203 kilometer, pembangunan rel kereta api ini akan melintasi sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan timur mulai dari kabupaten kutaai baarat, kabupaten paser, kabupaten paser, kabupaten penajam paser utara sampai dengan kota Balikpapan. Tapi apakah yang membuat Indonesia harus mengandalkan perancangannya kepada pihak rusia? Padahal kita ketahui bahwa banyak juga putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan dan skill yang mampu untuk itu contohnya saja kita dapat melihaat sosok manan presiden republic Indonesia Bj habibie yang merupakan salah satu orang jenius yang di akui dunia,jadi apakah Indonesia masih perlu mengandalkan pihak luar sedangkan negeri kita yang besar ini memiliki putra-putri yang luar biasa?

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Rifky Irham

Oleh   Rifky Irham - 1302045198

 

Observasi Mahasiswa Hubungan Internasional ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dengan tema Mengenal Parlemen Lebih Dekat.

DPRD Kalimantan timur merupakan lembaga Parlemen Republik Indonesia yang menjadi pembentuk kebijakan daerah otonomi Kalimantan Timur, yang berbasis di Karangpaci, Samarinda.

SEJARAH

 Secara de facto, dan kemudian dikenal sebagai tonggak sejarah kelahiran Propinsi Kaltim adalah tanggal 9 Januari 1957. Ini suatu peristiwa berlangsungnya serah terima jabatan atau peralihan kekuasaan pemerintahan dari Gubernur Kalimantan Milono kepada  Acting Gubernur Kaltim A.P.T. Pranoto. 

Meski belum berstatus propinsi, Kalimantan Timur pasca kemerdekaan RI sesungguhnya pernah memiliki badan perwakilan rakyat. Badan bernama Dewan Kalimantan Timur (DKT) ini boleh dikata merupakan embrio dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DKT diadakan hamper bersamaan dengan pembentukan pemerintahan Federasi Kalimantan Timur (FKT), pada zaman agresi Belanda (NICA).

Tanggal 12 Januari 1957, semestinya menjadi tonggak penting bagi perjalanan kehidupan pemerintahan berhaluan demokrasi di Kaltim. Hari itu, Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo, sampai harus datang ke Samarinda. Itulah saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), salah satu perangkat sekaligus simbol sejarah demokrasi dalam pemerintahan Propinsi ini. Pada tanggal tersebut, sebanyak 30 tokoh perwakilan partai politik dilantik Mendagri menjadi wakil rakyat Propinsi Kaltim yang pertama kali. Mereka dilantik tiga hari setelah peresmian status propinsi Kaltim pada 9 Januari 1957. Masa ini adalah masa pemerintahan pusat mempraktikkan sistem parlementer, dimana kepala pemerintahan dijabat Perdana Menteri. Pembentukan Propinsi dan DPRD Kaltim pertama ini berlangsung pada masa pemerintahan Kabinet  Ali Sastroamidjojo II.

Sesungguhnya, beberapa hari sebelum Propinsi Kaltim disahkan, keanggotaan DPRD Kaltim pertama telah disiapkan. Mendagri sudah menandatangani keputusan pengangkatan keanggotaan DPRD Kaltim pertama 7 Januari 1957. Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No: Des./1/43 tanggal 7 Januari 1957, lembaga wakil rakyat tersebut bernama DPRD Peralihan Propinsi Kalimantan Timur. Dari ke-30 anggota DPRD Peralihan itu umumnya mereka tokoh perjuangan dari berbagai profesi, seperti pegawai negeri, wartawan dan kalangan organisatoris.

Sistem rekrutmen anggota DPRD masa ini boleh dikata amat sederhana. Tanpa harus menjadi Calon Anggota Legislatif atau Caleg  seperti halnya pada pemilu sekarang. Cara penetapan keanggotaannya merujuk hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dua tahun sebelumnya. Dari Pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, diketahui misalnya berapa perolehan suara Partai Nasional Indonesia (PNI) dan seterusnya. Dari perolehan suara partai hasil Pemilu 1955 itu, maka dapat diperoleh patokan untuk menentukan suatu partai dapat berapa kursi di DPRD Peralihan Propinsi Kaltim. Pimpinan partai kemudian menetukan kader-kadernya untuk diusulkan menjadi anggota DPRD.

KEGIATAN

Kegiatan kami mengunjungi DPRD Provinsi adalah bertujuan meningkatkan wawasan kami tentang seluk beluk politik yang sedang bergejolak di provinsi Kalimantan Timur, bahkan kami juga diberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan beberapa anggota DPRD yang kini menjabat dalam parlemen. Selain dari pada itu, kami juga mengenal lebih banyak tentang kebijakan yang sedang berlangsung maupun yang akan di buat dikemudian hari. Dan tentunya juga untuk memenuhi materi kami dalam matakuliah Teori Perbandingan Politik, yang di ampu oleh dosen kami ibu Prof. Unis W. Sagena.

Kegiatan pertama, kami memasuki ruang sidang untuk melihat berlangsungnya siding paripurna DPRD Kalimantan Timur. Dengan agenda, Jawaban tiap Fraksi atas usulan Gubernur mengenai BPD Kaltim menjadi PT. Guna mewujudkan sistem perbankan yang kuat dan sehat dan efisien tentu menjadi keinginan bersama, Raperda Inisiatif DPRD Kaltim yang akan mengubah badan hukum dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diharapkan mengarahkan BPD Kaltim pada kemajuan, kemandirian dan bebas intervensi.

dengan perubahan tersebut maka tidak ada lagi alasan bagi BPD Kaltim untuk tidak siap melayani masyarakat terhadap setiap bentuk layanan jasa perbankan, baik produk dana maupun kredit. termasuk layanan ekspor dan impor. Rakyat memiliki hak untuk memperoleh layanan cepat, aman, nyaman dan kompetitif.

Setelah selesai sholat isya, tibalah saatnya berdiskusi langsung dengan anggota parlemen. di ruang rapat anggota DPRD, kami diberi beberapa pencerahan terhadap politik, yang menyebutkan politik adalah suatu cara untuk mengatur kebijakan sehingga bermanfaat bagi rakyat.

Kami disambut oleh beberapa anggota DPRD yaitu, Mursidi Muslim yang megatakan “yang pada saat itu hadir dalam dialog tersebut mengatakan bahwa mahasiswa merupakan orang-orang hebat yang terpelajar, yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk kemajuan bangsa, kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu stategis hendaknya harus lebih peka, daya kritis mahasiswa menunjukkan bahwa mereka adalah kaum intelektual yang akan dipersiapkan untuk membangun negeri ini.”

Selanjutnya bapak Hermanto Kewot juga menambahkan bahwa mahasiswa sekarang telah memiliki kapasitas yang mumpuni secara keilmuan, kesempatan untuk menjadi lebih baik sebagai seorang generasi penerus masih terbuka lebar namun harus dipahami juga bahwa mahasiswa mesti memiliki mental yang berlandaskan nasionalis.

"Kapasitas mahasiswa dalam mengkritisi isu nasional maupun lokal sangat sensitive. Ditambah lagi mahasiswa memiliki pemikiran yang mumpuni di bidang keilmuan, namun harus saya tegaskan kembali bahwa rasa nasionalis mahasiswa harus ditanamkan,"

Terakhir anggota dewan lainnya Adam memberikan aspresiasi yang sangat tinggi atas kegiatan yang dilakukan oleh kami. Kegiatan dialog dengan dewan merupakan hal yang positif, pertemuan itu juga mesti digunakan sebagai sosialisasi secara kelembagaan terhadap hal-hal yang belum ketahui terhadap anggota DPRD. Dengan mengatakan "Kita sebagai anggota dewan harus memberikan pemahaman kepada para mahasiswa apa saja tugas dan fungsi dewan. Pertemuan ini juga merupakan momen yang tepat bagi dewan untuk menjelaskan bahwa persepsi negatif mahasiswa terhadap anggota dewan bisa berbalik. Banyak hal yang disampaikan termasuk tugas utama di luar dari tugas pokok dewan,".

Banyak juga pertanyaan yang diajukan kepada anggota dewan tersebut, namun yang paling banyak di perbincangkan adalah masalah otsus kaltim, atau Otonomi Khusus Kalimantan Timur. Ibu Siti Qomariah dari komisi 1, mengatakan bahwa otsus diperlukan untuk meningkatkan anggaran yang selama ini sangat kurang bagi perkembanan pembangunan Kaltim, yaitu bias naik hingga 30%, sehingga pembangunan bias dipercepat terutama pada jalan Tol Balikpapan-Samarinda-Bontang-Berau, yang akan segera dilanjutkan, lalu juga pembangunan rel kereta, dengan kata lain, jika saja ini terwujud, tranportasi akan semakin terjangkau, dan mengakibatka meningkatnya perekonomian, pariwisata, dan masyarakat bias hidup sejahtera. Sekian observasi dari saya.

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Putri Michnalita

Oleh   Putri Michnalita - 1302045135

Dalam seminar yang diadakan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari selasa lalu kami mahasiswa yang berjumlah kurang lebih 150 orang dari salah satu perguruan tinggi di kaltim unmul,melakukan dialog mengenai kelembagaan atau parlemen dengan tema “Mengenal Perlemen Lebih dekat” kegiatan tersebut kami lakukan karena tingginya daya kritis kami sebagai mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan baik pusat dan daerah.Karena sebagai mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik sudah seharusnya kami memiliki rasa tanggung jawab dalam mengawasi setiap kebijakan yang telah dikeluarkan baik oleh eksekutif maupun legislatif,dan untuk mempertajam wawasan dalam hal pembelajaran di bidang politik kami menghadiri acara seminar tersebut.

Anggota dewan yang hadir pada saat pertemuan itu menyambut kami dengan sangat baik dan antusias sekali terlihat dari wajah dan tutur kata yang mereka sampaikan,mereka terlihat bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kegiatan yang kami lakukan ini sebagai mahasiswa terlebih karena untuk mengetahui lebih dalam terhadap kinerja parlemen.Dari semua anggota dewan yang hadir pada saat itu selain merasa bangga dengan kunjungan kami mereka semua memberikan banyak motivasi kepada kami semua dan bercerita banyak hal kepada kami tentang politik yang terjadi saat ini.Mursidi Muslim yang pada saat itu hadir dalam dialog tersebut mengatakan bahwa mahasiswa merupakan orang-orang hebat yang terpelajar,yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk kemajuan bangsa,kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu strategis hendaknya harus lebih peka,daya kritis mahasiswa menunjukan bahwa mereka adalah kaum intelektual yang akan disiapkan untuk membangun negeri ini.

“Mahasiswa merupakan orang-orang yang terpelajar,dan harus diakui bahwa mahasiswa adalah lokomotif menuju perubahan bangsa,namun dibalik semua itu mahasiwa hendaknya juga harus memiliki keperdulian terhadap lingkungan,dan juga berprestasi secara akademik” kata bapak Mursidi Muslim.

Selanjutnya Hermanto Kewot juga menambahkan bahwa mahasiswa sekarang telah memiliki kapisitas yang mumpuni secara keilmuan,kesempatan untuk menjadi lebih baik sebagai seorang generasi penerus masih terbuka lebar namun harus dipahami juga bahwa mahasiswa mesti memiliki mental yang berdasarkan nasionalis.

Dalam pertemuan yang dilakukan di gedung D DPRD lantai 6 itu,anggota dewan berpesan kepada mahasiswa agar memiliki rasa etika yang tinggi,rasa memiliki juga harus ditumbuhkan sejak awal,jadilah generasi yang bisa berbuat sesuatu bukan hanya menjadi peniru,jangan lupa iman,apapun agamanya.

Selain para anggota dewan yang berdialog ada juga sesi tanya jawab yang di berikan oleh mahasiswa kepada para anggota dewan,pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa dibagi menjadi dua sesi dan pertanyaan yang diberikan kepada para anggota dewan berupa beberapa kebijakan dan proses pembangun yang ada di samarinda,contohnya seperti apa kejelasan pembangunan taman hutan kota yang dulunya adalah lokasi sekolah SMA 1 dan SMP 1 yang ada disamarinda,dan pertanyaan tersebut di jawab dan ditanggapi oleh ibu rita barito menurut beliau proyek tersebut merupakan proyek gagal karena menutup jalan utama yang ada disamarinda membuat samarinda menjadi macet dan banjir karena pembangun tersebut menutup beberapa saluran parit yang ada.Selain itu ada juga pertanyaan lain mengenai pembangunan rel kereta api yang akan menjadi proyek disamarinda dan hal itu akan segera di realisasikan secepatnya.

Selain itu para anggota dewan juga menjelaskan apa fungsi dari DPR yaitu DPR bersama gubernur membuat peraturan daerah,mengatur budgeting,dan kotrol.

Terakhir anggota dewan lainnya adam memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas kegiatan yang dilakukan oleh kami para mahasiswa unmul.Kegiatan dialog tersebut dengan dewan merupakan hal yang positif,pertemuan ini juga mesti digunakan sebagai sosialisasi secara kelembagaan terhadap hal-hal yang belum diketahui terhadap anggota DPRD.Pertemuan seminar selasa lalu juga merupakan momen yang tepat bagi anggota dewan untuk menjelaskan bahwa persepsi negatif mahasiswa terhadap anggota dewan bisa berbalik.

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Ryan Sutrisno W.

Oleh   Ryan Sutrisno W - 1302045216

Jadi pada Pada tanggal 18 Mei 2015 Mahasiswa Hubungan Internasional mendapatkan ijin untuk dapat berkunjung ke di DPRD PROV Kalimantan Timur,di sana kami di perkenalkan dengan beberapa pembicara yang tentu nya dari beberapa komisi dari satu sampai empat tidak hanya itu kamipun di persilahkan untuk mengikuti siding paripurna pada hari itu juga.

Dalam pertemuan dengan anggota DPRD tersebut beberapa mahasiswa menanyakan yang lagi “Hangat” nya lagi di bincang kan tentang maslah OTSUS yang sering dituntut oleh masyarakat tetapi kebanyakan dari mahasiswa penasran seperti apa sih OTSUS yang di inginkan oleh masyarakat tersebut, tonomi khusus yang dituntut oleh pemerintah kal-tim sebenarnya merupakan isu yang dicanangkan oleh gubernur kal-tim yaitu Awang Faroek Ishak, hal ini dikarenakan kaltim yang menyumbangkan kekayaan senilai kurang lebih 400 triliun kepusat tapi dari hal tersebut feedback nya terhadap kaltim sangatlah sedikit tidak sebanding dengan yang di berikan kaltim ke pusat, jadi pemerintah menuntut untuk meminta OTSUS kepada pusat.

Selain itu ada yang menanyakan tentang permasalahan tentang Beasiswa Kaltim Cemerlang untuk Mahasiswa baru yang pergi ke Russia jurusan Kereta Api ternyata dari hal tersebut lumayan mengkagetkan dari jawaban para anggota DPRD yaitu di KALTIM akan di bangunnya jalur kereta api daerah tersebut dan tanggapan dari bu RITA ARTATI BARITO S.H tersebut “mengapa kita tidak menggunakan lulusan dari yang kita kirimkan dan kembali nya untuk ke kita dari daerah untuk daerah, kenapa mesti menyewa arsitek dari luar kalo kita mempunyai putra daerah sendiri?” dan ternyata memang benar yang nantinya lulusan dari sana akan di pakai untuk menajadi arsitek pembangunan kereta api tersebut

Dan ada juga yang menanyakan tentang soal anggaran pendidikan di Kalimantan timur sendiri dan menurut DPRD ntuk Urusan Pendidikan pada Tahun 2009 telah dialokasikan Rp.374.490.706.854,- dan realisasi Rp.259.235.750.449,- atau mencapai 69,22%.  Pada tahun 2010 telah dialokasikan anggaran Rp.330.546.187.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.247.840.820.359,- atau mencapai 74,98%.  Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran Rp.324.220.484.440,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.274.598.078.437,- atau mencapai 84,69%.  Tahun 2012 telah dialokasikan anggaran Rp.407.325.793.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp.356.978.182.062 atau mencapai 87,64%.  Tahun 2013 telah dialokasikan anggaran murni Rp.589.468.380.000,- kemudian direvisi menjadi Rp.570.509.883.096,- dan dari anggaran APBD-P alokasi dana Rp.30.200.000.000,- sehingga total anggaran Rp.600.709.883.096,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.536.940.303.478,- dengan capaian keuangan 89,38% dan capaian fisik sebesar 95,64%.  Jadi seperti itu lah APBN yang di keluarkan DPRD di sector pendidikan dari tahun 2009 sampai 2013.

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Ronair Hainansi Rahman

Oleh   Ronair Hainansi Rahman - 1302045181

Pendahuluan

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan salah satu dewan yang berkewajiban menyuarakan suara rakyat di bagian daerah manapun. DPRD juga memiliki tanggung jawab atas masyarakt yang ada di daerah tertentu untuk mengembangkan daerah untuk kemajuan bangsa. Namun dari kewjaiban dan tanggung jawab tersebut apakah kita tau apa yang merek kerjakan selam ini, atau apa saja yang terjadi di dalam DPRD sebagai suara dari masyarakat di setiap daerah ? . dalam rangkuman ini akan di ulas semua apa saja yang ada dalam DPRD itu sendiri dalam seminar MENGENAL PARLEMEN LEBIH DEKAT oleh mahasiswa Hubungan Internasional dalam memenuhi mata kuliah Teori Perbandingan Politik.

MENGENAL PARLEMEN LEBIH DEKAT

Membahas anggota DPRD mungkin kalian harus tau dahulu jabatan, tugas dan kinerja DPRD. Oleh sebab itu mengenai tema pada hari ini para anggota DPRD akan menerangkan bagaimana tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para anggota DPRD sesuai dengan pangkatan dan jabatan anggota DPRD.

Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini , lebih baiknya kami akan memperkenalkan para anggota DPRD yang berada pada diskusi kali ini :

1. IR. MUHAMAD ADAM

2. RITA ARTATI BARITO.SH

3. HJ. SITI QOMARIAH.SE

4. H. MURSIDI MUSLIM

5. AHMAD RASYIDI.EM.S,S.PD.I

6. HERWANTO KEWOT S.P

7. FERZA AGUSTA S.SOS

Disini para anggota DPRD satu persatu memperkenalkan diri masing- masing sekaligus berbagi pengalaman mereka dengan mahasiswa , anggota DPRD juga menyampaikan bagaimana tugas dan jabatan mereka, mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) propinsi Kalimantan timur. Selain itu para anggota DPRD juga membicarakan adanya isu tentang OTSUS (otonomi khusus), dimana wilayah kaltim terutama gubernur kaltim Awang Faroek Ishak yang menginginkan adanya otsus di Kalimantan timur.

Dalam pertemuan ini anggota DPRD juga membahas tentang anggaran yang dimiliki kaltim , dimana kaltim menyumbangkan kekayaan nya kepada pemerintah pusat sekitar 400 trilyun dan yang kembali ke kaltim hanya 14-17 triliyun , tentu itu tidak cukup bagi kaltim , oleh sebab itu gubernur kaltim menginginkan adanya OTSUS di wilayah kaltim. Tatapi ada pula masyarakat kaltim yang tidak setuju dengan adanya OTSUS, masyarakat menuding bahwa jika pemerintah dearah hanya berfokus kepada masalah OTSUS tentunya pemerintah tidak akan maksimal dalam menjalan kan kinerjanya untuk rakyat , masyarakat menuntut kepada pemerintah kaltim untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang ada dulu dibanding harus sibuk mengurusi OTSUS yang belum pasti kaltim dapatkan.

Setelah itu para anggota DPRD membuka sesi pertanyaan bagi mahasiswa hubungan internasional untuk bertanya , berikut beberapa pertanyaan yang di berikan mahasiswa kepada anggota DPRD

1. Untuk Anggaran pendidikan hanya 20%, apakah cukup ?

Anggaran untuk pendidikan di kaltim jika hanya diberikan 20% itu masih belum cukup , karena jika dilihat dari segi fasilitas yang berada di sekolah-sekolah dan dikampus masih belum baik , tetapi ada pula bantuan yang di berikan oleh APBN untuk memenuhi kekurangnan fasilitas ataupun yang lainya yang di berikan kepada sekolah-sekolah dan kampus. Tetapi dalam hal ini pemerintah kaltim telah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hal pendidikan di kaltim, seperti Bapak Gubernur kaltim yang memberikan beasiswa kepada 50.000 pelajar , itu membuktikan bahwa bapak Awang Faroek Ishak

Sebagai gubernur kaltim bersungguh-sungguh dalam hal pendidikan.

2. Dari 3,508 juta penduduk terdapat 35% masyarakat yang golput, mengapa begitu banyak masyarakat yang golput?

Mungkin masyarakat tersebut tidak aktif dalam adanya kampanye, ataupun tidak terlalu mementingkan siapa calon yang ikut dalam pemilu , dan kurangnya wawasan tentang calon pemilu, masyarakat juga kurang percaya lagi dengan calon-calon yang ada , yang memberikan janji-janji palsu, dan kurangnya fasilitas yang ada didaerah terkecil.

Sehingga membuat masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam pemilu , dan tidak mau ikut memilih calon pemilu.

3. Apa upaya pemerintah untuk meningkatkan anggaran kaltim?

Upaya pemerintah dalam meningkatkan anggaran kaltim yaitu dengan cara menginginkan adanya otsus di wilayah kaltim, dimana kaltim menuntut bahwa anggaran kaltim yang awalnya dikirim kepusat 400 triliun kembalinya hanya 14-17 triliun, menuntut untuk menaikan anggaran yang diberikan pusat kepada kaltim dinaikan , sehingga kaltim dapat melakukan pembangunan-pembangunan dalam sektor olah raga , industry dan pariwisata , yang nantinya mungkin akan meningkatkan anggaran kaltim.

Selain itu adanya kebijakan pemerintah kaltim yang memberikan beasiswa kepada pelajar kaltim yang diusung oleh Gubernur kaltim , pemerintah kaltim berharap pada pelajar yang diberikan beasiswa agar dapat menuntut ilmu dengan mengaharapkan lahirnya pelajar-pelajar yang pintar yang nantinya bisa merubah kaltim dan bisa membangun kaltim untuk lebih baik lagi. Dengan ini mungkin akan meningkatkan anggran kaltim agar lebih baik dan lebih maksimal lagi.

Read more »

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur - Ayu Tri A. R

Oleh   Ayu Tri Amelia Rosi - 1302045231

Kunjungan DPRD Prov. Kalimantan Timur

Mengenal Parlemen Lebih Dekat, tanggal 11 mei 2015 yang lalu mahasiswa Hubungan Internasional berkunjung ke DPRD Kalimantan Timur yang berada di daerah karang paci, mahasiswa Hubungan Internasional  berkunjung  serta  melihat apa saja kegiatan yg dilakukan oleh para anggota DPRD Kalimantan Timur setiap harinya.

Ada beberapa anggota DPRD Kalimantan Timur yang menjadi pembicara,yaitu :

1. IR.Muhamad Adam.

2. Rita artatati Barito. SH

3. Hj. Siti Qomariah.SE

4. H. Mursidi Muslim.

5. Ahmad Rasyidi. Em.S,S.Pd.I

6. HerwantoKewot S.P

7. FerzaAgusta. S.Sos.

Di pertemuan tersebut satu persatu para anggota DPRD menceritakan pengalaman mereka . dan salah satu dari mereka berkata seorang mahasiswa itu harus bersikap kritis dalam hal politik dan menkritisi isu-isu politik.

kemudian pemateri lain menjelaskan tentang jumlah anggota DPRD dan saat ini berjumlah 55 orang diilihat dari jumlah penduduk yaitu sekitar 5.500.008 ribu orang dan ada beberapa calon terpilih dari beberapa daerah .

ada juga beberapa pemateri yang memberi motivasi supaya para mahasiswa rajin dan lebih giat belajar dan harus mempunyai IPK yang tinggi agar bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi kebanggaan. penerus generasi muda bangsa dan agar bisa membangun negara yang lebih maju di masa yang akan mendatang atau masa depan.

setelah selesei memberi motivasi para pemateri membuka sesi pertanyaan dan berdiskusi bersama yaitu sebagai berikut :

1. mengapa partisipasi politik masyarakat kalimantan timur ketika pemilihan  umum banyak yang lebih memilih golput?

tanggapan :  

ada 4 penyabab yaitu:

 - karena kurangnya sosialisasi bukan hanya tentang waktu, atau tempatnya pecoblosan,  tetapi harus di sosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan  tersebut. pentingnya pemahaman partisipasi  dari masyarakat dalam  suatu pemilihan selain akan menambah semaraknya pesta demokrasi juga  masyarakat jadi lebih faham jika masa depan suatu daerah akan di tentukan dari hasil pemilihan tersebut.

-waktu penyelenggaraan pemilihan berbenturan dengan aktifitas dari calon pemilih .

- kurang mengenal sosok para calon peserta pemilihan harus lebih gencar  mensosialisasikan pencalonannya bukan hanya melalui spanduk yang di jejer. tapi melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu siapa yang akan menjadi wakil dan pemimpinnya.

- kecewa karena tidak ada perubahan mungkin jika penyebabnya kecewa terhadap  pemerintahan yang ada mungkin akan menjadi persoalan tersendiri, sebaiknya para calon berkampanye tidak hanya menyerukan visi dan misi yang di bawa tapi harus memberikan jaminan bagaimana jika program yang di sampaikan dalam kampanye tidak berjalan (pertanggung jawaban moral seorang pemimpin kepada rakyat) pemahaman tentang pentinnya pemilu menjadi pekerjaan rumah bersama . sebaiknya dari pihak penyelenggara pemilihan menggandeng semua masyarakat untuk mensosialisasikan hal tersebut  karena demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

2. Bagaimana Peran Mahasiswa dalam politik ?

Tanggapan :

     Peran mahasiswa bagi bangsa dan negeri ini bukan hanya duduk di depan meja dan dengarkan dosen berbicara, akan tetapi mahasiswa juga mempunyai berbagai perannya dalam melaksanakan perubahan untuk bangsa Indonesia, peran tersebut adalah sebagai generasi penerus yang melanjutkan dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan pada suatu kaum, sebagai generasi pengganti yang menggantikan kaum yang sudah rusak moral dan perilakunya, dan juga sebagai generasi pembaharuan yang memperbaiki.  Generasi muda sebagai penopang perubahan sosial yang akan terjadi dalam suatu masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dialah sebagai batu tonggak perubahan itu, maka dia harus menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.

3.  bagaimana dengan anggaran pembangunan dan perbaikan jalan yang ada di kalimantan timur?

Tanggapan :

    pembangunan pada tahun 2015 masih fokus terhadap peningkatan infrastruktur, khususnya jalan penghubung lintas daerah.

Di Kaltim sendiri ada tiga jalan utama penghubung antar kabupaten dan kota, di antaranya Samarinda, Berau dan Kukar. Ketiga daerah tersebut merupakan daerah yang dilalui oleh jalur jalan provinsi yang meng-hubungkan daerah lainnya.

tahun depan, jalan penghubung masih menjadi proiritas, kami target di setiap tahunya, jalan-jalan provinsi semakin baik. Kami juga mendorong setiap daerah untuk membuka jalan yang dapat mencapai hingga pedalaman daerah,

bahkan, Pemprov sudah mengusulkan kepada DPRD Kaltim melalui APBD 2015 sebesar Rp3 triliun untuk perbaikan dan pembagunan jalan provinsi-provinsi.

Read more »