Analisis Elit : Maulana Yusuf

Peran Elit dalam Lingkungan Politik Timur Tengah

Maulana Yusuf - 1302045218

Kehidupan politik Arab diwarnai dengan komplesitas model kepemimpinan para elit politik yang menguasai kawasan Timur Tengah. Mengacu pada pengertian Anderson (1998:175) elit politik merupakan masyarakat yang mengambil peran sebagai pemegang fungsi politik dan mengambil keputusan yang sifatnya mengikat seluruh anggota masyarakat. Anggota elit politik merupakan representasi dari kepentingan kelompok sosial tertentu yang mendukungnya (Anderson,1998:175). Peran elit politik di Timur Tengah dapat dijelaskan melalui tiga macam, yaitu elit tradisional, transisi dan modern (Anderson, 1998:176). Elit tradisional memegang peran penting untuk ikut serta mempengaruhi dan membatasi jalannya pemerintahan dan kekuasaan pemerintah dalam negara tersebut. Ulama sebagai elit politik memiliki legitimasi tinggi dan merupakan sumber pengetahuan yang mana perkataannya selalu dianggap benar sehingga masyarakat dilarang untuk melanggar peraturan yang telah diciptakan elit ulama tersebut (Anderson, 1998:180). Kalangan ulama sendiri pada dasarnya tidak memiliki struktur organisasi perpolitikan layaknya pada organisasi politik modern di era demokrasi, namun lebih kepada organisasi informal yang tidak memiliki aturan ataupun hierarki keanggotaan secara khusus. Kalangan ulama ini memegang peranan sebagai sosok yang dihormati sehingga memeiliki kewenangan dan loyalitas tersendiri bagi masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam (Anderson,1998:176). Adanya peran dominan para ulama dalam perpolitikan Timur Tengah merupakan salah satu karakteristik yang menunjukkan bahwa negara – negara di Timur Tengah merupakan negara Islam klasik yang diperintah berdasarkan ajaran kepercayaan yang terdogmatis (Anderson, 1998:179). Contohnya saja seperti Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab (kecuali Abu Dhabi dan Dubai) (Anderson,1998:179).

Dalam keadaan tertentu muncul beberapa kelompok sosial dalam elit politik tradisional yang telah mapan dan berusaha untuk mengubah struktur pemerintahan dengan berusaha memasukkan nilai – nilai demokrasi ke dalam pemerintah. Negara dengan karakteristik semacam ini mengalami peran elit politik transisional, yaitu adanya elit politik tradisional yang berkombinasi dengan elit politik modern seperti dewan kehormatan, pemilik lahan yang kaya, birokrat, kepala negara dan ulama, para profesional militer, serta para ilmuwan dan pengacara profesional (Anderson,1998:182). Kelompok sosial transisi ini berusaha melakukan berbagai tekanan dan pelanggaran politik demi mewujudkan tujuannya. Elit transisi ini percaya dengan semakin banyaknya terjadi pemberontakan dan kekacauan maka semakin menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan untuk menuju arah yang lebih demokratis (Anderson,1998:182). Misalnya saja negara – negara seperti Bahrain,Iran, Jordan, Libya, Arab Sudi, Yaman, dan Uni Emirat Arab (kecuali Abu Dhabi dan Dubai) (Anderson,1998:182).